Daerah  

Kelangkaan BBM di Kabupaten Sinjai Disorot GISK, Andi Eppe: Jangan Biarkan Masyarakat Terus Kesulitan

SINJAI, JEJAKPANRITA.COM— Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sinjai mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) Kabupaten Sinjai, Andi Eppe.

Andi Eppe menilai persoalan ketersediaan BBM tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa, sebab menyangkut kebutuhan masyarakat luas, khususnya para nelayan, petani, pelaku usaha, sopir angkutan, serta masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitasnya.

“Masyarakat jangan terus dipaksa menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta pihak terkait,” tegas Andi Eppe.

Menurutnya, apabila kelangkaan BBM terus terjadi, maka dampaknya bukan hanya terhadap pengguna kendaraan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan beban pengeluaran warga.

GISK Kabupaten Sinjai meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan BBM, termasuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Andi Eppe juga mendorong pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat apabila memang terdapat kendala dalam pasokan maupun distribusi BBM di Kabupaten Sinjai.

“Kami tidak ingin masyarakat hanya mendapatkan jawaban bahwa BBM sedang langka. Harus ada penjelasan yang jelas: apa penyebabnya, di mana kendalanya, dan langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian,” ujarnya.

GISK Kabupaten Sinjai, lanjut Andi Eppe, akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta agar kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama.

“GISK hadir untuk mengawal kepentingan rakyat. Kalau ada persoalan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, kami akan bersuara dan meminta pemerintah hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar membiarkan masyarakat berulang kali mengalami kesulitan,” pungkasnya.