Jakarta, Jejakpanrita.com_Reyhan Yuda Perkasa,kader HMI komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar Cabang Gowa Raya
Perekonomian Jakarta menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen dibandingkan 2024, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen.
Melalui keputusan gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025, pemerintah DKI secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5.729.876. Dibandingkan UMP DKI Tahun 2025 yang besarannya Rp.5.396.791, nilai UMP DKI Jakarta 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp333.085.
Angka kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar 4,03 persen, setara dengan 439,12 ribu orang. Angka ini menurun 0,25 persen poin dari Maret 2025 (4,28 persen).
Terlepas dari data statistik tersebut, perlu sekiranya kita menelisik lebih dalam mengenai realita dan objektivitas masyarakat pinggiran yang hidup dalam kungkungan kemiskinan di tengah kota metropolitan ini.
Jika memang DKI Jakarta disebut sebagai kota atau wilayah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan skor mencapai 85,05 poin. IPM mengukur kualitas hidup berdasarkan kesehatan, pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak.
Yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana pemerintah setempat melihat orang orang yang tidur dibawah kolong jalan dengan ber-alaskan kain ditipis yang dibalut pakaian lembap hasil dari perjuangan mereka mencari sesuap nasi saat terik matahari mencuak?
Apakah itu hanya sekilas bayang-bayang yang tak terlihat dari data statistik pemerintah.
Sejauh mata memandang kita di perlihatkan dengan dua nasib kehidupan yg berbeda, diantaranya mereka yang hidup dalam ketercukupan dan disisi lain mereka yg hidup dalam kemelaratan.
Namun yang terlihat dengan julukan jakarta sebagai surgawi ibu pertiwi lebih cocok disandingkan kepada para pemangku kebijakan, birokrat dan para oligarki yang duduk di meja kerja dengan segala kemewahan fasilitas yang ada.
Dan ironinya mereka lupa bahwa semua yang mereka dapatkan tidak terlepas dari hasil pajak yang diwajibkan kepada masyarakat setempat.
